 |
| Bupati Karawang Aep Syaepuloh menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dan opini WTP atas LKPD Tahun 2025 dari BPK Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Selasa (9/6/2026). |
KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Penghargaan tersebut menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diterima Kabupaten Karawang sejak tahun 2015.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Karawang H Aep Syaepuloh di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Bupati Aep Syaepuloh mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Karawang yang selama ini berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap baik dan transparan.
"Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat," kata Aep.
Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
Aep menegaskan, Pemkab Karawang akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
"Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan dinilai wajar tanpa adanya pengecualian.
Dengan raihan WTP ke-11 secara beruntun, Karawang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prestasi tersebut juga semakin memperkuat citra positif Kabupaten Karawang sebagai daerah yang konsisten menerapkan pengelolaan keuangan publik secara profesional.
(Sumber Ega Nugraha/Pojokjabar)
