ILUSTRASI GIANT SEA WALL - Pemerintah Kabupaten Karawang memastikan wilayah pesisir utara sepanjang 84 kilometer akan masuk dalam proyek pembangunan giant sea wall (GSW) atau tanggul laut raksasa yang mulai dikerjakan pemerintah pusat pada 2026.
MEDIAMANDALIKA.NET, KARAWANG– Pemerintah Kabupaten Karawang memastikan wilayah pesisir utara sepanjang 84 kilometer akan masuk dalam proyek pembangunan giant sea wall (GSW) atau tanggul laut raksasa yang mulai dikerjakan pemerintah pusat pada 2026.
Giant Sea Wall atau GSM merupakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa. Proyek ini berskala nasional. GSW diproyeksikan dibangun di pesisir utara Jawa untuk melindungi daratan dari abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan air laut.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan proyek tersebut menjadi angin segar bagi daerahnya, terutama dalam mengatasi persoalan klasik di wilayah pesisir seperti abrasi dan banjir rob.
“Dengan adanya GSW, persoalan di pesisir seperti abrasi, rob, hingga pengembangan transportasi laut dan wisata bahari bisa tertangani,” kata Aep, Selasa (5/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya mengikuti rapat perlindungan pesisir Pantura Jawa bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam rapat tersebut, kata Aep, pembangunan GSW ditetapkan sebagai prioritas utama dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), bahkan berada di urutan teratas dibanding proyek lainnya.
Ia menjelaskan, tanggul laut raksasa itu akan dibangun sekitar 500 hingga 1.000 meter dari garis pantai, sehingga tidak memanfaatkan lahan darat.
Infrastruktur ini juga dirancang multifungsi.
“Di atasnya akan dibangun jalan tol dan rel kereta cepat. Sementara area di antara tanggul dan pantai akan dimanfaatkan, sebagian untuk kawasan bisnis dan wisata, sebagian lagi tetap menjadi laut dan hutan mangrove,” kata dia.
Pemerintah pusat, lanjut Aep, akan memulai pembangunan pada 2026 dengan fokus awal di Teluk Jakarta dan Semarang, sebelum diperluas ke wilayah lain di Pantura, termasuk Karawang.
Tak hanya itu, proyek ini juga menarik minat investor asing. Sedikitnya delapan negara disebut hadir dalam pembahasan awal, di antaranya Uni Emirat Arab, Tiongkok, Singapura, dan Jepang.
Aep menilai keberadaan GSW akan menjadi pelindung alami dari gelombang Laut Jawa yang selama ini memicu kerusakan garis pantai di sejumlah titik.
“Potensi pesisir Karawang besar, baik untuk nelayan maupun tambak. Tapi selama ini terkendala abrasi dan rob yang terus terjadi,” kata dia.
Meski demikian, Pemkab Karawang tetap mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat, seperti optimalisasi penanaman mangrove dan penguatan kelembagaan koperasi nelayan.
Selain itu, pihaknya juga memaparkan kondisi abrasi di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, termasuk upaya penanganan berupa pembangunan 320 unit rumah bagi warga terdampak.
“Harapannya, pembangunan ini tidak hanya melindungi wilayah pesisir, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyebut proyek berskala nasional ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan klasik di wilayah pesisir, seperti abrasi dan banjir rob.
“Dengan adanya GSW, persoalan di pesisir seperti abrasi, rob, hingga pengembangan transportasi laut dan wisata bahari bisa tertangani,” ujar Aep, Selasa (5/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa di Jakarta.
Dalam rapat itu, pembangunan GSW ditetapkan sebagai prioritas utama dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), bahkan berada di urutan teratas dibandingkan proyek lainnya.
Aep menjelaskan, tanggul laut raksasa tersebut akan dibangun sekitar 500 hingga 1.000 meter dari garis pantai, sehingga tidak menggunakan lahan darat. Infrastruktur ini juga dirancang multifungsi.
“Di atasnya akan dibangun jalan tol dan rel kereta cepat. Sementara area di antara tanggul dan pantai akan dimanfaatkan, sebagian untuk kawasan bisnis dan wisata, sebagian lagi tetap menjadi laut dan hutan mangrove,” jelasnya.
Pemerintah pusat akan memulai pembangunan pada 2026 dengan fokus awal di kawasan Teluk Jakarta dan Semarang, sebelum diperluas ke wilayah lain di Pantura, termasuk Karawang.
Proyek ini juga menarik minat investor asing. Setidaknya delapan negara telah terlibat dalam pembahasan awal, di antaranya Uni Emirat Arab, Tiongkok, Singapura, dan Jepang.
Menurut Aep, keberadaan GSW akan menjadi pelindung dari gelombang Laut Jawa yang selama ini menyebabkan kerusakan garis pantai di sejumlah titik.
“Potensi pesisir Karawang sangat besar, baik untuk nelayan maupun tambak. Namun selama ini terkendala abrasi dan rob yang terus terjadi,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Karawang tetap mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat, seperti optimalisasi penanaman mangrove serta penguatan kelembagaan koperasi nelayan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memaparkan kondisi abrasi di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, termasuk upaya penanganan melalui pembangunan 320 unit rumah bagi warga terdampak.
“Harapannya, pembangunan ini tidak hanya melindungi wilayah pesisir, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
(Edward Jumantara)
