KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menggelar Rapat Kerja Perangkat Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana di Aula Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan keluarga dan kependudukan.
Rakerda tersebut digelar di tengah agenda pemerintahan yang padat, dengan penekanan pada akselerasi program guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan program, khususnya dalam penanganan stunting, terletak pada akurasi data. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat memahami kondisi riil masyarakat hingga ke tingkat dusun.
Lebih lanjut, Bupati Aep mendorong agar setiap program memiliki rencana tindak lanjut dan timeline pelaksanaan yang jelas, sehingga intervensi kepada masyarakat, seperti program pendampingan keluarga, dapat berjalan tepat sasaran dan terukur.
“Harus ada rencana tindak lanjut yang dikupas dari awal dan diberikan timeline pelaksanaan. Tentunya kita harus bekerja sama, harus super tim bukan superman,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Karawang, Imam Bahanan, memaparkan tantangan yang dihadapi instansinya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. Saat ini, DPPKB Karawang hanya didukung oleh 20 orang PNS serta sejumlah tenaga P3K.
Meski dengan keterbatasan sumber daya manusia, ia menyebut capaian indikator kependudukan di Karawang menunjukkan tren positif, berkat dukungan 5.637 kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta 618 Pos KB dan Sub Pos KB yang tersebar di seluruh wilayah.
Salah satu capaian yang disoroti adalah Total Fertility Rate (TFR) Karawang yang berada di angka 1,99, lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga di Karawang kurang dari dua orang.
“Capaian terbaik kita adalah di TFR 1,99. Artinya di bawah nasional, di mana rata-rata anak satu sampai kurang dari dua. Kondisi peserta KB juga membaik dengan penurunan angka unmet need dari 13,8 persen menjadi 11 persen,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program di Karawang. Menurutnya, transformasi program dari sekadar gerakan KB menjadi Bangga Kencana membutuhkan kolaborasi yang lebih luas dan kompleks.
Ia juga menyampaikan sejumlah indikator capaian, seperti angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) Karawang yang mencapai 60,16 persen, serta Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di angka 65,6 persen. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengasuhan anak dan kesehatan reproduksi.(red)
